JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua BEM UNPAD tahun 2022 yang juga kreator konten #LawanButaPolitik, Virdian Aurellio mengatakan protes publik soal gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR bukan berarti anti terhadap hal itu.
Bahkan menurutnya seorang pejabat publik harus digaji besar karena menjalankan kebijakan bagi kepentingan masyarakat luas. Asalkan, kinerjanya bagus dan diawasi serta ada transparansi anggaran.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan mengatakan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan digunakan untuk menjalankan peran-peran politiknya.
Irawan mengklarifikasi gaji dan tunjangan para anggota dewan berkisar di atas 100 juta namun tidak melebihi 150 juta rupiah per bulan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meluruskan informasi terkait tunjangan rumah anggota dewan Rp50 juta per bulan yang menuai polemik. Dasco mengatakan, tunjangan Rp50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 (sejak dilantik) hingga Oktober 2025. Jumlah uang tersebut digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024-2029 mendatang. Hal ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (26/8/2025).
"Gak apa-apa, Anda rela?," tanya Rosianna Silalahi kepada Irawan.
"Rela aja," jawab Irawan.
Bagaimana pendapatmu?
Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV: https://youtu.be/RrUt852NldA
#demo #tunjangan #dpr
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/614632/sufmi-dasco-klarifikasi-tunjangan-rumah-rp50-juta-harapan-publik-transparansi-dan-kinerja-dpr-rosi
